{"id":1301,"date":"2025-09-29T12:09:37","date_gmt":"2025-09-29T05:09:37","guid":{"rendered":"https:\/\/kap-hjt.com\/?p=1301"},"modified":"2025-09-29T12:09:40","modified_gmt":"2025-09-29T05:09:40","slug":"sak-ep-gantikan-sak-etap-mulai-2025-dampak-bagi-perusahaan-dan-auditor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kap-hjt.com\/en\/2025\/09\/29\/sak-ep-gantikan-sak-etap-mulai-2025-dampak-bagi-perusahaan-dan-auditor\/","title":{"rendered":"SAK EP Gantikan SAK ETAP Mulai 2025: Dampak Bagi Perusahaan dan Auditor"},"content":{"rendered":"

Pada awal tahun 2025, dunia akuntansi di Indonesia memasuki babak baru dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Kehadiran standar ini sekaligus menandai berakhirnya era SAK ETAP yang telah digunakan oleh banyak entitas sejak tahun 2009. Perubahan ini bukan hanya sebatas pergantian istilah, melainkan sebuah transformasi mendasar yang membawa standar akuntansi di Indonesia semakin dekat dengan praktik internasional berbasis IFRS for SMEs. Pertanyaan yang banyak muncul adalah apakah SAK ETAP benar-benar tidak berlaku lagi, dan bagaimana implikasinya terhadap proses audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan privat.<\/p>\n\n\n\n

Status SAK ETAP Tahun 2025<\/h4>\n\n\n\n

Berdasarkan keputusan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia, SAK ETAP resmi tidak berlaku lagi mulai 1 Januari 2025. Artinya, seluruh laporan keuangan yang disusun untuk periode tahun berjalan maupun periode berikutnya wajib menggunakan acuan SAK EP. Dengan demikian, perusahaan privat yang sebelumnya menggunakan SAK ETAP harus segera melakukan penyesuaian, baik dari sisi penyajian laporan, pengungkapan, maupun perlakuan akuntansi tertentu. Tidak ada ruang bagi perusahaan privat untuk tetap menggunakan SAK ETAP setelah tanggal tersebut, sehingga transisi ini bersifat wajib dan menyeluruh.<\/p>\n\n\n\n

Definisi Entitas Privat<\/h4>\n\n\n\n

SAK EP dirancang khusus untuk entitas privat, yaitu perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Definisi ini meliputi perusahaan yang tidak menerbitkan instrumen keuangan di pasar modal, tidak mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar, serta tidak diwajibkan oleh peraturan tertentu untuk menggunakan SAK berbasis penuh IFRS. Dengan kata lain, SAK EP menjadi pilihan utama bagi perusahaan kecil, menengah, hingga besar yang tetap privat dan laporan keuangannya terutama ditujukan bagi pemilik, kreditor, dan pemangku kepentingan internal lainnya.<\/p>\n\n\n\n

Perbedaan SAK ETAP dan SAK EP<\/h4>\n\n\n\n

Meskipun sama-sama ditujukan untuk entitas privat, terdapat sejumlah perbedaan signifikan antara SAK ETAP dan SAK EP. Perbedaan ini terlihat pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan. Jika SAK ETAP cenderung lebih sederhana dengan pilihan terbatas, SAK EP menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif agar selaras dengan IFRS for SMEs.<\/p>\n\n\n\n

Salah satu perbedaan mencolok adalah pada instrumen keuangan. SAK EP memberikan klasifikasi yang lebih rinci dibandingkan SAK ETAP. Pendapatan juga diatur lebih dekat dengan prinsip IFRS 15, sehingga pengakuan tidak hanya berbasis kas atau akrual sederhana, tetapi harus mempertimbangkan pemenuhan kewajiban kinerja. Aset tetap dalam SAK EP dapat diukur dengan model biaya maupun revaluasi, sedangkan SAK ETAP pada umumnya hanya menggunakan model biaya. Selain itu, pengungkapan yang diminta oleh SAK EP jauh lebih luas, dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih lengkap bagi pengguna laporan keuangan.<\/p>\n\n\n\n

Aturan Transisi<\/h4>\n\n\n\n

Peralihan dari SAK ETAP ke SAK EP diatur secara jelas dalam ketentuan transisi. Entitas yang pertama kali menerapkan SAK EP harus melakukannya secara retrospektif, yaitu seolah-olah SAK EP telah diterapkan sejak awal. Namun, untuk mengurangi beban administrasi, terdapat beberapa keringanan atau pengecualian transisi yang dapat dimanfaatkan, misalnya pada pengukuran aset tetap, instrumen keuangan tertentu, dan aset biologis. Prinsip utama transisi ini adalah agar laporan keuangan tahun pertama dengan SAK EP tetap dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya tanpa menimbulkan distorsi informasi yang signifikan.<\/p>\n\n\n\n

Dampak bagi Auditor dan KAP<\/h4>\n\n\n\n

Bagi auditor, perubahan standar ini membawa konsekuensi langsung terhadap proses audit. Auditor tidak lagi dapat memberikan opini wajar terhadap laporan keuangan yang menggunakan SAK ETAP setelah tahun 2025. Semua penugasan audit atas entitas privat harus menggunakan SAK EP sebagai acuan. Hal ini berarti auditor perlu memperbarui pemahaman standar, menilai kecukupan pengungkapan sesuai dengan SAK EP, serta memperhatikan area yang berisiko tinggi akibat perbedaan perlakuan akuntansi, misalnya pengakuan pendapatan atau klasifikasi instrumen keuangan.<\/p>\n\n\n\n

Konsekuensi lainnya adalah meningkatnya kebutuhan edukasi bagi staf audit maupun manajemen perusahaan. Banyak perusahaan privat yang sebelumnya nyaman dengan kesederhanaan ETAP mungkin akan merasa terbebani dengan tuntutan pengungkapan yang lebih kompleks di SAK EP. Auditor berperan penting dalam mendampingi klien agar transisi berjalan lancar tanpa mengorbankan kualitas laporan keuangan.<\/p>\n\n\n\n

Implikasi Praktis bagi Perusahaan Privat<\/h4>\n\n\n\n

Bagi perusahaan privat, penerapan SAK EP berarti harus mulai membangun sistem pencatatan yang lebih rapi dan mendetail. Sebagai contoh, kontrak penjualan dengan termin tertentu tidak lagi cukup hanya dicatat sebagai pendapatan ketika kas diterima. Perusahaan harus menilai kapan kewajiban kinerja dipenuhi, apakah secara bertahap atau sekaligus. Hal ini mendorong perusahaan untuk memahami isi kontrak lebih mendalam dan menyusun kebijakan akuntansi yang terdokumentasi.<\/p>\n\n\n\n

Selain itu, pengungkapan dalam laporan keuangan juga akan lebih panjang dibanding sebelumnya. Informasi mengenai estimasi manajemen, risiko likuiditas, risiko pasar, hingga kebijakan signifikan harus dijelaskan secara naratif. Walaupun ini mungkin dianggap sebagai tambahan pekerjaan, pada akhirnya informasi ini akan meningkatkan transparansi dan memudahkan pemilik maupun kreditur dalam menilai kinerja perusahaan.<\/p>\n\n\n\n

Kesimpulan<\/h4>\n\n\n\n

Pada tahun 2025, SAK ETAP sudah resmi tidak berlaku lagi dan seluruh entitas privat di Indonesia wajib beralih menggunakan SAK EP. Bagi auditor dan KAP, hal ini berarti semua audit terhadap perusahaan privat harus mengacu pada SAK EP. Perubahan ini tidak hanya sebatas aturan administratif, melainkan juga membawa dampak substantif terhadap cara perusahaan mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan laporan keuangan. Meskipun pada awalnya mungkin terasa lebih kompleks, adopsi SAK EP diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan dan membawa praktik akuntansi entitas privat di Indonesia semakin sejalan dengan standar internasional.<\/p>\n\n\n\n

Referensi<\/h4>\n\n\n\n